Pengadilan Negeri Garut Kelas IBw3c
Selasa, 30 November 2021. Alih Bahasa :
Website Sedang Dalam Proses Pengembangan
Home TUPOKSI PIDANA

TUPOKSI PIDANA

Dibuat Oleh : Admin PTIP / Rabu, 16 Maret 2016 / PN Garut

Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan Pidana


Kepaniteraan Pidana melaksanakan tugas dan kegiatan yang meliputi :




  1. Pembuatan Rencana Kerja / Program Kerja.

    • Tujuan : Membantu Pimpinan dalam rangka menyusun program kerja Pengadilan Negeri Garut.

    • Sasaran : Penyediaan bahan guna penyusunan program kerja untuk Kepaniteraan Pidana.



  2. Mencatat setiap Surat Masuk dan Surat Keluar khusus untuk Kepaniteraan Pidana.

    • Tujuan : Menata data surat-surat yang masuk dan yang keluar di Kepaniteraan Pidana.

    • Sasaran : Memudahkan pencarian surat yang masuk dan yang keluar jika diperlukan.



  3. Membuat Surat Pengantar Pengiriman Berkas.

    • Tujuan : Untuk pengiriman berkas baik perkara yang banding maupun kasasi.

    • Sasaran : Terpenuhinya proses pengiriman berkas yang cepat dalam rangka menunjang proses peradilan yang cepat.



  4. Mengelola Berkas Perkara Pidana Yang Masuk.




    1. Perkara Biasa.

      • Dalam memproses perkara pidana, sejak perkara diterima dari Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi, perkara pidana tersebut diterima oleh petugas meja I lalu dicatat dalam Buku Pelimpahan Perkara Biasa dan Buku Register Induk Perkara untuk diberi nomor perkara, selanjutnya diserahkan kepada Panitera, lalu diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Majelis Hakimnya, setelah itu perkara tersebut diserahkan kepada Panitera untuk menunjuk Panitera Pengganti. Selanjutnya di catat dalam Buku Register dan Buku Pembantu untuk mencatat nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kemudian berkas perkara tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan dengan melampirkan blangko Penetapan Penahanan dan Penetapan Hari Sidang dengan memakai Buku Penyerahan Berkas Perkara.

      • Dalam memproses suatu perkara pidana biasa, sejak perkara diterima hingga diserahkan kepada Majelis Hakim pada hari itu juga dapat diserahkan.

      • Suatu perkara dalam proses persidangan, Panitera/ Panitera Pengganti harus melaporkan setiap pengunduran sidang kepada Kepaniteraan Pidana, termasuk perkara yang sudah diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan dan menyerahkan amar putusannya untuk dicatat dalam Buku Register Induk dan dalam waktu 7 hari perkara tersebut sudah diminutasi kemudian diserahkan ke Kepaniteraan Hukum untuk diarsipkan.



    2. Perkara Singkat.

      • Untuk perkara pidana singkat, sejak perkara diterima, perkara pidana singkat sudah ditentukan hari sidangnya oleh Penunut Umum. Kepaniteraan pidana membuat Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim, perkara tersebut diserahkan kepada Panitera dan Ketua Pengadilan untuk menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Sedangkan untuk Panitera / Panitera Penggantinya ditujuk oleh Panitera.

      • Dalam memproses perkara pidana singkat sejak diterima dan pada hari itu juga langsung diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan.

      • Dalam proses persidangan perkara singkat apabila saksi-saksi yang akan didengar keterangannya tidak datang untuk menghadap maka setelah sidang selesai, kepaniteraan pada hari itu juga mengembalikan perkara pidana singkat tersebut kepada Kejaksaan Negeri dengan memakai Berita Acara Penyerahan dan apabila saksi hadir, setelah sidang selesai Panitera/ Panitera Pengganti melaporkan penundaannya, baru Kepaniteraan Pidana mencatat perkara tersebut dalam Buku Pelimpahan Perkara Singkat dan Buku Register Induk Perkara Singkat yang selanjutnya diberi nomor perkara dan Panitera/ Panitera Pengganti membuat Surat Penetapan Penahanan apabila terdakwa ditahan serta apabila perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan, maka Panitera/ Panitera Pengganti pada hari itu juga melaporkan kepada Kepaniteraan Pidana dan menyerahkan Kutipan Putusan yang telah ditanda tangani atau di paraf oleh Majelis Hakim agar dapat segera dicatat dalam Buku Register Induk dan dalam waktu 7 (tujuh) hari perkara tersebut sudah dapat diminutasi dan selanjutnya diserahkan ke Kepaniteraan Pidana untuk diarsipkan.



    3. Perkara Cepat / Tipiring dan Pelanggaran lalu Lintas.

      • Perkara Cepat / Tipiring dan Pelanggaran Lalu Lintas, Pengadilan Negeri Garut telah menetapkan hari persidangannya setiap hari Jum’at.

      • Untuk proses persidangan perkara tipiring, perkara yang diterima oleh Kepaniteraan Pidana pada hari itu juga dibuat penetapan penunjukan hakimnya, lalu diserahkan ke Panitera dan kemudian kepada Wakil Ketua Pengadilan Ngegeri untuk penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan kembali lagi ke Panitera untuk penunjukan Panitera Penggantinya. Perkara disidangkan dan diputus pada hari itu juga, setelah itu Panitera Pengganti melaporkan kepada Kepaniteraan Pidana yang selanjutnya Kepaniteraan Pidana mencatat perkara tersebut dalam Buku Register dan diberi nomor perkara.

      • Untuk proses perkara Pelanggaran Lalu Lintas proses persidangannya dimulai dari perkara tersebut diterima di Kepaniteraan Pidana pada hari Kamis, lalu perkara tersebut diolah/ dikerjakan seperti diberi karbon dan blangko penetapan penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti, lalu diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri dan Panitera untuk menunjuk Hakim dan Panitera Pengganti dan pada hari jumat disidangkan dan diputus. Apabila si pelanggar tidak datang untuk menghadap maka perkara tersebut di putus dengan verstek, selanjutnya perkara tersebut dicatat dalam registernya untuk diberi nomor perkaranya.







    • Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara pidana dengan tepat waktu sehingga dapat segera disidangkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.

    • Sasaran : Terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.


  1. Perkara Praperadilan.


Perkara praperadilan diterima oleh Kepaniteraaan Pidana, pada hari itu juga didaftar serta dicatat dalam Buku Register untuk diberi nomor, Penetapan Penunjukan Hakim tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Penunjukkan Panitera Pengganti ditetapkan oleh Panitera. Selanjutnya perkara tersebut diserahkan kepada Hakim yang bersangkutan dan dalam waktu 3 (tiga) hari Hakim sudah menetapkan hari sidang pertama, dan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak sidang pertama perkara pra peradilan sudah diputus. Amar putusannya di catat dalam buku register.





    • Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara praperadilan dengan tepat waktu sehingga dapat segera disidangkan oleh hakim yang bersangkutan.

    • Sasaran : Terwujudnya proses peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan.


  1. Mengelola Upaya Hukum.




    1. Banding



Untuk upaya hukum banding diterima oleh petugas meja II dan di catat dalam Buku Register banding untuk diberi nomor Akta Banding. kemudian dicatat dalam Buku Register Induk Biasa atau Perkara Singkat, lalu dibuat laporan ke Pengadilan Tinggi untuk menentukan penahanan terdakwa dan dalam waktu 1-2 hari dibuat/ diberitahukan kepada terdakwa/ Penuntut Umum. Menerima Memori dan menyerahkan Memori Banding kalau ada dan setelah perkara tersebut diminutasi, Kepaniteraan Pidana memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada Pembanding atau Terbanding. Setelah 7 (tujuh) hari perkara tersebut sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, Kepaniteraan Pidana mencatat tanggal penerimaan berkas dan amar putusannya dalam Register Induk Pidana dan Register Perkara Banding. Amar putusan diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dalam waktu 1-2 hari sejak perkara tersebut di Kepaniteraan Pidana.






      • Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara banding dengan tepat waktu sehingga dapat segera dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi.

      • Sasaran : Terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.


    1. Kasasi.



Perkara Pidana yang mengupayakan hukum kasasi diterima oleh petugas meja II, dicatat dalam buku Register Induk Pidana Biasa atau Pidana Singkat, dicatat dalam buku register Banding dan Register Kasasi serta di laporkan ke Mahkamah Agung untuk menentukan penahanan bagi terdakwa yang ditahan.dalam waktu1-3 hari pemohonan Kasasi tersebut diberitahukan kepada termohon Kasasi. Menerima memori Kasasi dalam waktu 1-3 hari.menerima Kontra memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi. Dengan Mencatat tanggal pemberitahuan, Menerima dan menyerahkan memori kasasi dan Kontra memori Kasasi, slanjutnya membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara, setelah perkara diputus dan diterima kembali di Pengadilan Negeri (Kepaniteraan Pidana) dicatat dalam Register Kasasi tanggal Penerimaannya. Berkas Amar Putusan dan tanggal pemberitahuan dalam waktu 1-3 hari.






      • Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara kasasi dengan tepat waktu sehingga dapat segera dikirim ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung.

      • Sasaran : Terwujudnya Proses Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.


    1. Grasi dan Peninjauan Kembali.



Perkara Grasi dan Peninjauan Kembali sangat jarang ada pada Pengadilan Negeri Garut sehingga tidak perlu diprogramkan. Jika ada akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.




  1. Mengelola Register penahanan.


Register Penahanan diisi dangan cermat dengan menyediakan Blangko Penahanan Hakim dan Blangko Perpanjangan atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim.





    • Tujuan : Mengisi Register Penahanan

    • Sasaran : Tersedianya data tentang penahanan hakim ataupun perpanjangan Ketua Pengadilan.


  1. Mengelola Register Izin / Persetujuan Penyitaan




    1. Register Izin Persetujuan Penyitan diisi dengan cermat dan dipegang oleh seorang petugas.

    2. Permohonan izin / izin persetujuan penyitaan yang diterima diserahkan kepada Wakil Ketua untuk mendapat izin / persetujuan penyitaan, kemudian dibuat penetapan izin / persetuan penyitaan serta dicatat dalam Register Izin Penyitaan, dalam waktu 3 hari sudah dikirim kepada Penyidik.





    • Tujuan : Mengisi Register Izin / Persetujuan Penyitaan

    • Sasaran : Tersedianya data tentang izin / persetujuan penyitaan yang diberikan kepada penyidik.


  1. Mengelola Register Izin Pengeledahan




    1. Register Izin Pengeledahan diisi dengan cermat dan dipegang oleh seorang petugas.

    2. Permohonan izin / persetujuan pengeledahan yang diterima diserahkan kepada Wakil Ketua untuk mendapat izin / persetujuan pengeledahan, kemudian dibuat penetapan izin / persetujuan pengeledahan serta dicatat dalam Register Izin Pengeledahan, dalam waktu 3 hari sudah dikirimkan kepada Penyidik.





    • Tujuan : Mengisi Register Izin / Persetujuan Pengeledahan.

    • Sasaran : Tersedianya data izin / persetujuan pengeledahan yang diberikan kepada Penyidik.


  1. Pembuatan Papan daftar Penahanan dan Daftar Kegiatan Persidangan.




    1. Papan Daftar Penahanan.



Setiap Pelimpahan perkara dari Kejaksaan baik Perkara Pidana Biasa dan Singkat langsung didaftar dalam Papan Daftar Penahanan dan dicatat data-data penahannya termasuk dicatat 10 (sepuluh) hari sebelum habis masa penahanannya.






      • Tujuan : Sebagai alat kontrol untuk mengetahui kapan berakhirnya penahan hakim atau perpanjangan Ketua.

      • Sasaran : Tersedianya data tentang penahanan hakim dan perpanjangan Ketua Pengadilan.


    1. Papan Daftar Kegiatan Persidangan.



Setelah Panitera Pengganti selesai sidang harus melaporkan ke Kepaniteraan Pidana untuk mengisi agenda persidangan untuk dicatat pada papan kegiatan persidangan dan juga dicatat dalam Register Induk serta dalam Buku Bantu.






      • Tujuan : Sebagai alat Kontrol kegiatan persidangan perkara yang sedang berjalan.

      • Sasaran : Tersedianya data bagi publik yang akan mengikuti jalannya persidangan perkara yang bersangkutan.



  1. Surat Kuasa.


Setiap menerima pendaftaran, surat kuasa diproses pada hari itu juga supaya tidak mengganggu persidangan.




  1. Rapat Kerja Kepaniteraan Pidana.


Setiap bulan pada minggu pertama Kepaniteraan Pidana mengadakan rapat kerja bersama-sama staf untuk mengevaluasi pekerjaan masing- masing staf pada bulan yang lalu dan mempersiapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan pada bulan berikutnya.




  1. Menerima / Menyimpan Barang Bukti yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum.

    1. Menerima barang Bukti yang diserahkan oleh Jaksa penuntut Umum.

    2. Mencatat barang Bukti yang diterima dalam Buku Register Barang Bukti.

    3. Menyimpan barang Bukti dalam gudang.

    4. Mencatat barang Bukti yang dipinjam Jaksa Penuntut Umum untuk dihadapkan ke persidangan.




Keterangan :




  • Setiap register diganti setiap bulan.

  • Pada akhir bulan register ditutup dan ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana, dibuat Rekapitulasi perkara.

  • Pada akhir tahun register ditutup dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Pidana diketahui oleh Panitera dan Ketua pengadilan.

  • Setiap Register diberi nomor halaman dan disetiap halaman diparaf dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri.


Kepaniteraan Pidana dipimpin oleh seorang Panitera Muda Pidana yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa orang staf.


Panitera Muda Pidana mempunyai tugas :




  1. Membimbing para staf dalam menjalankan tugas masing-masing.

  2. Melengkapi formulir Penetapan Majelis Hakim dan Formulir penunjukan Panitera Pengganti yang akan disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.

  3. Menyerahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan Formulir Penetapan Hari Sidang dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.

  4. Mengatur urutan dan pembagian tugas Jurusita Penganti perkara pidana.

  5. Mencatat Register Izin / Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan.

  6. Memberikan Surat Penetapan Izin / Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan kepada polisi.


Staf Kepaniteraan Pidana melaksanakan tugas :




  1. Mengerjakan berkas perkara pidana biasa, singkat ringan dan mendaftarkannya dalam Buku Register Induk.

  2. Mencatat penetapan hari sidang pertama dan penundaan sidang yang dilaporkan oleh Panitera Pengganti.

  3. Mencatat pembagian perkara dalam Buku Bantu.

  4. Menerima berkas perkara yang diminutasi dan mencatatnya didalam buku register.

  5. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas perkara pidana yang akan dikirim ke Bidang Hukum.

  6. Menutup buku register pidana biasa, singkat, ringan setiap bulannya.

  7. Mengerjakan Legalisasi Surat Kuasa.

  8. Mencatat dengan cermat Register Penahanan.

  9. Membuat laporan perkara putus, laporan perkara masuk ke Bidang Hukum setiap bulannya.

  10. Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan pengadilan, apabila ada permintaan dari pihak yang bersangkutan.

  11. Mengerjakan pernyataan kasasi.

  12. Mendaftarkan perkara tindak pidana Lalu Lintas setelah perkara diputus Hakim.

  13. Mengerjakan tanda terima atas Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi.

  14. Mengerjakan tanda terima atas jawaban / tanggapan Peninjauan Kembali, alasan Peninjauan Kembali.

  15. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas Kasasi yang akan dikirim.

  16. Menutup buku Register perkara pidana lalu lintas setiap bulannya.

  17. Mengerjakan pernyataan banding.

  18. Menyerahkan tanda terima memori banding, kontra memori banding.

  19. Membuat Akta tidak mengajukan permohonan banding.

  20. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas perkara banding yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi.

  21. Menerima serta menyimpan barang bukti yang telah diserahkan dari jaksa.

  22. Mencatat kedalam Buku Register Banding tentang upaya hukum banding.

  23. Mencatat kedalam Buku Register Kasasi tentang upaya hukum kasasi.

  24. Mencatat kedalam Buku Register Pidana banding, kasasi, biasa, singkat, cepat, pra peradilan, setelah putus dicatat dalam Register tersebut.




Tags :
Berita Terbaru
  • BIMBINGAN TEKNIS E-COURT DAN EKSEKUSI.
    Senin, 22 November 2021

    Lebih Lanjut
  • KEGIATAN COFFE MORNING DALAM RANGKA SILAHTURAHMI CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DI KANTOR POLRES GARUT
    Senin, 22 November 2021

    Lebih Lanjut
  • PERKENALAN DAN RAMAH TAMAH KETUA PENGADILAN NEGERI GARUT BAPAK HARRIS TEWA, S.H.,M.H.
    Selasa, 16 November 2021

    Lebih Lanjut
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
Pencarian
Ketua & Wakil Ketua PN Garut

HARRIS TEWA, S.H., M.H.
KETUA


MAHENDRASMARA P, S.H.,M.H.
WAKIL KETUA

Profil PN Garut Kelas IB

HARRIS TEWA, S.H., M.H.
KETUA PN GARUT

MAHENDRASMARA P, S.H.,M.H.
WAKIL KETUA PN GARUT

SANDI MUHAMMAD A, S.H.,M.H.
HAKIM PN GARUT

FIRLANA TRISNILA, S.H.
HAKIM PN GARUT

NURRAHMI, S.H., M.H.
HAKIM PN GARUT

MARYAM BROO, S.H., M.H.
HAKIM PN GARUT

TRI BAGINDA KAISAR AG, S.H.
HAKIM PN GARUT

AHMAD RENARDHIEN, S.H.
HAKIM PN GARUT

MAHDI, S.H., M.H.
PANITERA PN GARUT

SUDRAJAT, S.E.,M.M.
SEKRETARIS PN GARUT

YETI YUNINGSIH, S.H., M.H.
PANMUD PERDATA PN GARUT

Hj. GIT GIT GARNITA, S.H.
PANMUD PIDANA PN GARUT

IMAN JUNIAWAN, S.H.,M.H.
PANMUD HUKUM PN GARUT

BAMBANG PRAHASTA PN, S.E.
KASUBAG UMUM & KEUANGAN PN GARUT

UCU ABDUL AZIS
KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORTALA PN GARUT

DENI SETIABUDI, S.Kom
KASUBAG PTIP PN GARUT

AAM HERYANA, S.H.
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

IYAR UMIYARSIH, S.H.
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

A T I K A H
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

DAYAT RUHIYAT, S.H.
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

GANJAR RAHARDIANSAH, S.H.
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

EDI JOHAR, S.H.
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

JUJU JUHARA
JURUSITA PN GARUT

RINALDY RAZAK, S.Kom
JURUSITA PN GARUT

ASEP HIDAYAT
JURUSITA PENGGANTI PN GARUT

JAMHARI
JURUSITA PENGGANTI PN GARUT

DEDI SUPRIADI, S.H.
JURUSITA  PN GARUT

ASEP SUTISNA
JURUSITA PENGGANTI PN GARUT

FARID RENATTO, S.Kom
PEGAWAI PN GARUT

WIWIK YUNINGSIH, S.H.
PEGAWAI PN GARUT

ANITA IRMADHANI, A.Md
PEGAWAI PN GARUT

ARIF HIDAYAT
PEGAWAI PN GARUT

ANANG SURYANA
PEGAWAI PN GARUT

GWYNUFKE BELVA GUSTHA, S.Sy
PEGAWAI PN GARUT

YULIANTI, A.Md.
CPNS PN GARUT

DARA MAILANI, S.H.
CPNS PN GARUT

AGUS KUSNADI
PPNPN PN GARUT

CEPI MUHAMMAD, A.Md. Kom
PPNPN PN GARUT

ENDANG SOLIH
PPNPN PN GARUT

JAJANG SUPRIADIN
PPNPN PN GARUT

M. ALI AKBAR, SH.
PPNPN PN GARUT

NEULIS SARIPAH, SH.
PPNPN PN GARUT

NOVI NURDIANA
PPNPN PN GARUT

SAID ISWARDANI
PPNPN PN GARUT

WAWAN SUWANDI
PPNPN PN GARUT
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu



Pengadilan Negeri Garut Kelas IB Mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu "A" Excellent dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
Jam Kerja
Role Model dan Agen Perubahan
Maklumat Pelayanan


Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Garut Kelas IB
Nilai SKM & Nilai SPAK


RKAKL
Laporan Realisasi Anggaran
LRA BUA (097542) 
Jan-Oktober Tahun 2021 -  87,99%

LRA BADILUM (099072) 
Jan-Oktober Tahun 2021 -   77,18%

Sosial Media PN Garut
>_
SAKIP

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan serta dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas, maka berikut ini adalah Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Garut :

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
file : 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2. Rencana Strategis (RENSTRA)
file : 2010-2014 | 2015-2019 | 2015-2019 (Baru) | Reviu RENSTRA 2015-2019 ke 1| Reviu RENSTRA 2015-2019 ke 2 | Reviu RENSTRA 2020-2024

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
file : 2010-2014 | 2015-2019 | Reviu IKU 2015-2019 Revisi 2017 | Reviu IKU 2015-2019 Revisi 2018 | Reviu IKU Revisi 2021

4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
file : 2010-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
file : 2010-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
file : 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |2019| 2020

7. Rencana Kerja, Program Kerja, Rencana Aksi Kinerja
file : 2016-2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021


8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
file : 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

9. Perjanjian Kinerja
file : 2017 | 2018 | 2019 |2020 | 2021

10. LHE
file : 2019 | 2020

Link Terkait

Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta

Badilum

Badan Peradilan Umum
Jl. Jend. Ahmad Yani No.58, Jakarta

Badilum

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta

Pengadilan Tinggi Bandung

Pengadilan Tinggi Bandung
Jl. Cimuncang No. 21 D Bandung, Jawa Barat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
JL. RE. Martadinata, No. 54, Bandung

Pemerintah Daerah Kab. Garut

Pemerintah Daerah Kab. Garut
Jl. Pembangunan No. 199, Garut

Kejaksaan Negeri Garut

Kejaksaan Negeri Garut
Jl. Merdeka No. 222, Garut

Polres Garut

Polres Garut
Jl. Raya Suci, Garut

Informasi Pengadilan

Kontak Email : [email protected]
No. Telp : (0262)233042
Fax: (0262)233042
Alamat : Jl. Merdeka No. 123 Garut Jawa Barat
Kode Pos : 44151

Melalui situs ini kami bertekad untuk senantiasa melaksanakan visi dan misi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, profesional, serta memberi kemudahan dalam pemberian informasi dan pelayanan bagi masyarakat dan para pencari keadilan.

Pengunjung Situs
HARI INI : 4,073 ORANG

KEMARIN : 3,497 ORANG

MINGGU INI : 7,570 ORANG

BULAN INI : 24,547 ORANG

TOTAL : 24,547 ORANG
Copyright © 2018. Designed by PN-Garut Beranda BeritaWilayah YuridiksiHubungi Kami