Pengadilan Negeri Garut Kelas IBw3c
Rabu, 20 Oktober 2021. Alih Bahasa :
Website Sedang Dalam Proses Pengembangan
Home STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA

STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA

Dibuat Oleh : Admin PTIP / Kamis, 16 September 2021 / Berita Terbaru


Penerimaan Berkas Pidana Biasa dan Singkat
Persyaratan
Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Garut;
- Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP);
- Surat Perintah Penahanan dari Penyidik;
- Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum;
- Surat Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri;
- Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum (T.7);
- Surat/Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25 ayat 2 KUHAP);
- Surat Ijin / Persetujuan Penyitaan;
- Surat Dakwaan dilengkapi Softcopy (P-29);
- Barang Bukti;
Mekanisme dan Prosedur
- Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara beserta lampirannya;
- Petugas Meja I meneliti surat kelengkapan berkas perkara;
- Petugas Meja I menandatangani surat tanda terima berkas perkara;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP;
Waktu Penyelesaian
- 15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Penuntut Umum menerima tanda terima pelimpahan perkara.
- Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam sistem SIPP.
Biaya
- Prodeo / Tidak dipungut biaya.

Penerimaan Berkas Pidana Khusus Anak
Persyaratan
- Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Garut;
- Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP);
- Surat Perintah Penahanan dari Penyidik;
- Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum (T.7);
- Surat Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang di Pengadilan Negeri;
- Surat Ijin / Persetujuan Penyitaan;
- Surat Dakwaan dilengkapi Softcopy (P-29);
- Barang Bukti;
Mekanisme dan Prosedur
- Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara beserta lampirannya;
- Petugas Meja I meneliti surat kelengkapan berkas perkara;
- Petugas Meja I menandatangani surat tanda terima berkas perkara;
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP;
Waktu Penyelesaian
- 15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Penuntut Umum menerima tanda terima pelimpahan perkara.
- Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam sistem SIPP.
Biaya
- Prodeo / Tidak dipungut biaya

Penerimaan Berkas Pidana Cepat
Persyaratan

- Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP) dan Resume dengan dilengkapi Softcopy.
- Barang Bukti.
Mekanisme dan Prosedur
- Penyidik / PPNS menyerahkan berkas perkara dengan lampirannya.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti surat kelengkapan berkas perkara.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima berkas perkara.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP.
Waktu Penyelesaian
- 10 (sepuluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Penyidik / PPNS menerima tanda terima pelimpahan perkara.
- Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam sistem SIPP.
Biaya
- Prodeo / Tidak dipungut biaya.

Penerimaan Berkas Pidana Pelanggaran Lalu lintas
Persyaratan

- Surat Pelimpahan Perkara dari Penyidik.
- Daftar Pelanggar Lalu lintas dilengkapi Softcopy dan berkasnya.
Mekanisme dan Prosedur
- Penyidik / PPNS menyerahkan berkas perkara dengan lampirannya.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti surat kelengkapan berkas perkara.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima berkas perkara.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP.
Waktu Penyelesaian
- 10 (sepuluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Penyidik / PPNS menerima tanda terima pelimpahan perkara.
- Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam sistem SIPP.
Biaya
- Prodeo / Tidak dipungut biaya.

Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Banding
Persyaratan

- Surat Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Penuntut Umum dan/ Penasihat Hukum Terdakwa.
- Surat Dinas dari Rumah Tahanan Negara tentang Permohonan Banding yang diajukan Terdakwa apabila terdakwa ditahan.Surat Kuasa yang asli yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri (apabila terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan dilampiri fotocopy berita acara sumpah dan kartu anggota advokat).
Mekanisme dan Prosedur
- Pemohon banding / kuasanya mengajukan pernyataan permohonan banding kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.
- Petugas pelayanan PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti tenggang waktu upaya hukum.
- Apabila memenuhi tenggang waktu upaya hukum sebelum lewat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan, petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuat akta permohonan banding.
- Apabila tenggang waktu menyatakan permohonan banding lewat waktu 7 (tujuh) hari kalender, petugas PTSP Kepaniteraan Pidana akan membuat Akta terlambat menyatakan banding.
- Para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) selama 7 hari kerja sejak pemberitahuan inzage tersebut kepada para pihak.
Waktu Penyelesaian
- 15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Pemohon / Penasihat Hukum menerima 1 (satu) akta permohonan banding yang sudah diberi nomor perkara banding.
Biaya
- Prodeo / Tidak dipungut biaya

Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Kasasi
Persyaratan

- Surat Pernyataan Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Penuntut Umum dan / Penasihat Hukum Terdakwa;
- Surat Dinas dari Rumah Tahanan Negara tentang Permohonan Kasasi yang diajukan Terdakwa apabila terdakwa ditahan;
- Surat Kuasa yang asli yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri (apabila terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan dilampiri fotocopy berita acara sumpah dan kartu anggota advokat);
Mekanisme dan Prosedur
- Pemohon kasasi / kuasanya mengajukan pernyataan permohonan kasasi kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana;
- Petugas pelayanan PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti tenggang waktu upaya hukum;
- Apabila memenuhi tenggang waktu upaya hukum sebelum lewat waktu 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal pemberitahuan putusan, petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuat akta permohonan kasasi;
- Apabila tenggang waktu menyatakan permohonan kasasi lewat waktu 14 (empat belas) hari kalender, petugas PTSP Kepaniteraan Pidana akan membuat Akta terlambat menyatakan kasasi;
- Para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) selama 7 hari kerja sejak pemberitahuan inzage tersebut kepada para pihak;
Waktu Penyelesaian
- 15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Pemohon / Penasihat Hukum menerima 1 (satu) akta permohonan kasasi yang sudah diberi nomor perkara kasasi.
Biaya
- 15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).

Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Pasal 263 (1) UU nomor 8 Tahun 1981)
Persyaratan

- Pemohon (Terpidana, Ahli waris dan atau Penasihat Hukum Terpidana) mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.
- Surat Kuasa yang asli yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Garut (apabila terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan dilampiri fotocopy berita acara sumpah dan kartu anggota advokat), apabila Terpidana maju sendiri yang menandatangani Permohonan Peninjauan Kembali adalah Terpidana tersebut.
- Dalam hal Terpidana di tahan di Rutan/Lapas yang berwenang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah Penasihat Hukum Terpidana.
Mekanisme dan Prosedur
- Pemohon upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) mengajukan permohonan kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana lengkap dengan Memori Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam bentuk softcopy maupun hardcopy.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuat akta tanda terima Permohonan Peninjauan Kembali (PK).
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memintakan tandatangan akta Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Panitera dan memasukkan data Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke dalam SIPP.
Waktu Penyelesaian
- 15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Pemohon / Penasihat Hukum menerima tanda terima Permohonan Peninjauan Kembali (PK).
- Berkas Permohonan Peninjauan Kembali (PK) mendapatkan nomor register dalam SIPP.
- Pemohon Peninjauan Kembali (PK) akan mendapatkan salinan putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Biaya
- Prodeo / Tidak dipungut biaya.

Penerimaan Memori dan Kontra Memori Banding
Persyaratan

- Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dilengkapi dengan softcopy.
- Apabila terdakwa ditahan dan tidak menggunakan Penasihat Hukum dapat memberikan memori atau kontra banding melalui Surat Dinas dari Rumah Tahanan Negara / Rutan.
Mekanisme dan Prosedur
- Pemohon upaya hukum banding (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa), menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding, ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana sebanyak 6 (enam) rangkap beserta softcopy (CD).
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuatkan tanda terima penyerahan memori banding atau kontra memori banding dan memintakan tandatangan kepada Panitera.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memberikan 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan memori banding atau kontra memori banding kepada Pemohon upaya hukum banding (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa).
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan data tanggal penerimaan memori banding atau kontra memori banding ke dalam SIPP.
Waktu Penyelesaian
- 15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Pemohon upaya hukum banding (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) akan menerima tanda terima penyerahan memori banding atau kontra memori banding beserta 1 (satu) salinan resmi memori banding atau kontra memori banding yang telah terdaftar.
Biaya
- Prodeo / Tidak dipungut biaya.

Penerimaan Memori dan Kontra Memori Kasasi
Persyaratan

- Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan Memori Banding dan Kontra Memori Kasasi dilengkapi dengan softcopy.
- Apabila terdakwa ditahan dan tidak menggunakan Penasihat Hukum dapat memberikan memori atau kontra kasasi melalui Surat Dinas dari Rumah Tahanan Negara / Rutan.
Mekanisme dan Prosedur
- Pemohon upaya hukum kasasi (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa), menyerahkan memori kasasi dan atau kontra memori kasasi, ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana sebanyak 6 (enam) rangkap beserta socopy (CD).
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuatkan tanda terima penyerahan memori kasasi atau kontra memori kasasi dan memintakan tandatangan kepada Panitera.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memberikan 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan memori kasasi atau kontra memori kasasi kepada Pemohon upaya hukum kasasi (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa).
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukan data tanggal penerimaan memori kasasi atau kontra memori kasasi ke dalam SIPP.
Waktu Penyelesaian
- 15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Pemohon upaya hukum Kasasi (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) akan menerima tanda terima penyerahan memori Kasasi atau kontra memori Kasasi beserta 1 (satu) salinan resmi memori Kasasi atau kontra memori Kasasi yang telah terdaftar.
Biaya
- Prodeo / Tidak dipungut biaya.

Penerimaan Permohonan Grasi
Persyaratan

- Pemohon (Terpidana, dan atau Penasihat Hukum Terpidana) mengajukan permohonan Grasi kepada Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.
- Grasi hanya dapat dimohonkan untuk putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan pidana mati, putusan pidana penjara seumur hidup dan putusan pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- Pemohon menyerahkan Asli Surat Kuasa yang telah didafarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila Terpidana memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani Grasi adalah Terpidana tersebut.
Mekanisme dan Prosedur
- Pemohon upaya hukum Grasi mengajukan permohonan Grasi kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana lengkap dengan Permohonan Grasi dalam bentuk softcopy maupun hardcopy.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuat akta tanda terima Permohonan Grasi.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memintakan tandatangan akta Permohonan Grasi kepada Panitera dan memasukkan data Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke dalam SIPP.
Waktu Penyelesaian
- 15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Pemohon / Penasihat Hukum menerima tanda terima Permohonan Grasi.
- Berkas Permohonan Grasi mendapatkan nomor register dalam SIPP.
Biaya
- Prodeo / Tidak dipungut biaya.

Penerimaan Permohonan Praperadilan
Persyaratan

- Pemohon Praperadilan menyerahkan berkas permohonan Praperadilan dengan dilengkapi Softcopy permohonan.
- Pemohon Praperadilan apabila menggunakan Penasihat Hukum, harus dilengkapi dengan Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat.
Mekanisme dan Prosedur
- Pemohon Praperadilan menyerahkan berkas permohonan Praperadilan ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat kelengkapan permohonan Praperadilan.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima berkas permohonan Praperadilan dan memasukkan data permohonan Praperadilan ke dalam SIPP.
Waktu Penyelesaian
- 15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Pemohon menerima tanda terima permohonan Praperadilan yang tercetak dalam surat permohonan Praperadilan.
- Berkas perkara Praperadilan mendapatkan nomor register dalam SIPP.
Biaya
- Prodeo / Tidak dipungut biaya.

Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Penyitaan (Pasal 38 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1981)
Persyaratan

- Surat Permohonan dari Penyidik/PPNS kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut.
- Surat Laporan Polisi (LP) tentang uraian kejadian.
- Surat Perintah Penyitaan dari Penyidik.
- Berita Acara Penyitaan.
- Surat Tanda Penerimaan barang tersita.
- Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).
- Surat Perintah Penahanan dari Penyidik.
- Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan.
Mekanisme dan Prosedur
- Penyidik menyerahkan surat permohonan dengan lampirannya.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat kelengkapan permohonan.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima permohonan.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan surat permohonan dalam register.
Waktu Penyelesaian
- 15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Penyidik menerima tanda terima surat permohonan.
- Surat permohonan mendapatkan nomor register penyitaan.
- Penyidik menerima salinan penetapan persetujuan penyitaan.
Biaya
- Prodeo / Tidak dipungut biaya.

Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Penggeledahan (Pasal 34 UU Nomor 8 Tahun 1981)
Persyaratan

- Surat Permohonan dari Penyidik/PPNS kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut.
- Surat Laporan Polisi (LP) tentang uraian kejadian.
- Surat Perintah Penyidikan.
- Surat Perintah Penggeledahan.
- Berita Acara Penggeledahan.
Mekanisme dan Prosedur
- Penyidik menyerahkan surat permohonan dengan lampirannya.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat kelengkapan permohonan.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima permohonan.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan surat permohonan dalam register.
Waktu Penyelesaian
- 15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Penyidik menerima tanda terima surat permohonan.
- Surat permohonan mendapatkan nomor register penggeledahan.
- Penyidik menerima salinan penetapan persetujuan penggeledahan.
Biaya
- Prodeo / Tidak dipungut biaya.

Penerimaan Permohonan Diversi dari Penyidik (Pasal 12 UU No. 11 Tahun 2012)
Persyaratan

- Surat Permohonan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut dilengkapi dengan softcopy.
- Surat Laporan Polisi (LP) tentang uraian kejadian.
- Surat Keputusan Diversi.
- Surat Kesepakatan Diversi.
- Berita Acara Kesepakatan Diversi.
- Surat Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Diversi.
- Surat Keterangan Identitas Pelaku Anak, orang tua Pelaku anak, Petugas Balai Pemasyarakatan dan Penyidik.
Mekanisme dan Prosedur
- Penyidik menyerahkan surat permohonan dengan lampirannya.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat kelengkapan permohonan.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima permohonan.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan surat permohonan dalam register dan sistem SIPP.
Waktu Penyelesaian
- 20 (dua puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Surat permohonan mendapatkan nomor register penetapan diversi.
- Penyidik menerima salinan penetapan diversi.
Biaya
- Prodeo / Tidak dipungut biaya.

Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum (Pasal 25 ayat 2 KUHAP)
Persyaratan

- Surat Pengantar permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut.
- Surat Perintah Penahanan di tingkat Penuntutan.
- Surat Perintah Penahanan di tingkat Penyidikan.
- Resume Pemeriksaan.
Mekanisme dan Prosedur
- Penuntut Umum menyerahkan surat permohonan dengan lampirannya.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat kelengkapan permohonan.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima permohonan.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan surat permohonan dalam register penahanan dan sistem SIPP.
Waktu Penyelesaian
- 15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Surat permohonan mendapatkan nomor register penetapan perpanjangan penahanan.
- Penuntut Umum menerima salinan penetapan perpanjangan penahanan.
Biaya
- Prodeo / Tidak dipungut biaya.

Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan dari Penyidik (Pasal 29 ayat 1 KUHAP)
Persyaratan

- Surat Pengantar permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut.
- Laporan Polisi (LP).
- Surat Perintah Penahanan Penyidik.
- Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri.
- Surat Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri.
- Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
Mekanisme dan Prosedur
- Penyidik menyerahkan surat permohonan dengan lampirannya.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat kelengkapan permohonan.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima permohonan.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan surat permohonan dalam register penahanan dan sistem SIPP.
Waktu Penyelesaian
- 15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Surat permohonan mendapatkan nomor register penetapan perpanjangan penahanan.
- Penyidik menerima salinan penetapan perpanjangan penahanan.
Biaya
- Prodeo / Tidak dipungut biaya.

Penerimaan Permohonan Pembantaran (Pasal 29 ayat 1 UU No 8 Tahun 1981 jo Sema No 1/1989)
Persyaratan

- Surat Pengantar permohonan Pembantaran dari Rumah Tahanan Negara kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut.
- Surat Keterangan dari dokter yang memeriksa kesehatan Terdakwa.
- Surat Pemberitahuan Rawat Inap terdakwa di Rumah Sakit.
Mekanisme dan Prosedur
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima surat pemberitahuan rawat inap Terdakwa di rumah sakit dan surat keterangan dari rumah sakit.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneli cheklist surat pembantaran.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat permohonan pembantaran kepada Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Pengganti dan Hakim untuk dibuatkan penetapan pembantaran.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan ke dalam register.
Waktu Penyelesaian
- 20 (dua puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Pemohon menerima penetapan pembantaran.
- Pembantaran penahanan Terdakwa tercatat dalam register.
Biaya
- Prodeo / Tidak dipungut biaya.

Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti (Pasal 44 ayat 1 KUHAP)
Persyaratan

- Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dengan dilengkapi identitas Pemohon berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
- Surat Kuasa apabila Pemohon adalah Penasihat Hukum dari Terdakwa.
- Fotocopy bukti kepemilikan barang yang dimohonkan pinjam pakai.
Mekanisme dan Prosedur
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima surat permohonan pinjam pakai barang buktti dari Pemohon.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat permohonan pinjam pakai barang bukti dan lampiran-lampirannya dari Pemohon.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat permohonan pinjam pakai barang bukti kepada Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Pengganti dan Hakim untuk diperiksa dan dipertimbangkan.
- Permohonan pinjam pakai barang bukti diproses dan dikonsep untuk selanjutnya dibuatkan penetapan oleh Hakim.
Waktu Penyelesaian
- 20 (dua puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Pemohon menerima penetapan pinjam pakai barang bukti.
Biaya
- Prodeo / Tidak dipungut biaya.

Permohonan Ijin Berobat
Persyaratan

- Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut.
- Surat Keterangan dari Rumah Tahanan Negara tentang kesehatan Terdakwa.
- Surat Kuasa apabila Pemohon adalah Penasihat Hukum Terdakwa.
Mekanisme dan Prosedur
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima surat permohonan ijin berobat dari Pemohon.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat permohonan ijin berobat dan lampiran-lampirannya dari Pemohon.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat permohonan ijin berobat kepada Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Pengganti dan Hakim untuk diperiksa dan dipertimbangkan.
- Permohonan ijin berobat diproses dan dikonsep untuk selanjutnya dibuatkan penetapan oleh Hakim.
Waktu Penyelesaian
- 20 (dua puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Pemohon menerima penetapan ijin berobat.
Biaya
- Prodeo / Tidak dipungut biaya.

Penerimaan Perkara Pidana Pemilu
Persyaratan

- Surat Pengantar dari Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut.
- Asli berkas perkara dengan dilengkapi softcopy surat dakwaan.
Mekanisme dan Prosedur
- Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara beserta lampirannya.
- Petugas Meja I meneliti cheklist surat kelengkapan berkas perkara.
- Petugas Meja I menandatangani surat tanda terima berkas perkara.
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan data dan penomoran perkara ke dalam register dan sistem SIPP.
Waktu Penyelesaian
- 15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Penyidik / PPNS menerima tanda terima pelimpahan perkara.
- Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam sistem SIPP.
- Berkas perkara mendapatkan Penetapan Hakim, Penunjukkan Panitera Pengganti dan Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti.
Biaya
- Prodeo / Tidak dipungut biaya.
Berita Terbaru
  • KETUA PENGADILAN NEGERI GARUT KELAS IB MENGHADIRI PENYERAHAN SERTIPIKAT REDISTRIBUSI TANAH TAHUN 2021 PROGRAM REFORMA AGRARIA
    Rabu, 22 September 2021

    Lebih Lanjut
  • PIMPINAN DAN KELUARGA BESAR PENGADILAN NEGERI GARUT MENGUCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES ATAS PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN Dr. H. HERRI SWANTORO SH., MH. SEBAGAI KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
    Rabu, 22 September 2021

    Lebih Lanjut
  • PENGADILAN NEGERI GARUT MENGADAKAN KEGIATAN RAPAT EVALUASI KINERJA BULANAN DAN SOSIALISASI PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE)
    Rabu, 22 September 2021

    Lebih Lanjut
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
Pencarian
Ketua & Wakil Ketua PN Garut

MASHURI EFFENDIE, S.H., M.H.
KETUA


MAHENDRASMARA P, S.H.,M.H.
WAKIL KETUA

Profil PN Garut Kelas IB

MASHURI EFFENDIE, S.H., M.H.
KETUA PN GARUT

MAHENDRASMARA P, S.H.,M.H.
WAKIL KETUA PN GARUT

AYU AMELIA, S.H.,M.H.
HAKIM PN GARUT

FIRLANA TRISNILA, S.H.
HAKIM PN GARUT

NURRAHMI, S.H., M.H.
HAKIM PN GARUT

DEPA INDAH, S.H., M.H.
HAKIM PN GARUT

MARYAM BROO, S.H., M.H.
HAKIM PN GARUT

TRI BAGINDA KAISAR AG, S.H.
HAKIM PN GARUT

AHMAD RENARDHIEN, S.H.
HAKIM PN GARUT

MAHDI, S.H., M.H.
PANITERA PN GARUT

SUDRAJAT, S.E.,M.M.
SEKRETARIS PN GARUT

YETI YUNINGSIH, S.H., M.H.
PANMUD PERDATA PN GARUT

Hj. GIT GIT GARNITA, S.H.
PANMUD PIDANA PN GARUT

IMAN JUNIAWAN, S.H.,M.H.
PANMUD HUKUM PN GARUT

BAMBANG PRAHASTA PN, S.E.
KASUBAG UMUM & KEUANGAN PN GARUT

UCU ABDUL AZIS
KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORTALA PN GARUT

DENI SETIABUDI, S.Kom
KASUBAG PTIP PN GARUT

AAM HERYANA, S.H.
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

IYAR UMIYARSIH, S.H.
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

A T I K A H
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

DAYAT RUHIYAT, S.H.
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

GANJAR RAHARDIANSAH, S.H.
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

EDI JOHAR, S.H.
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

JUJU JUHARA
JURUSITA PN GARUT

RINALDY RAZAK, S.Kom
JURUSITA PN GARUT

ASEP HIDAYAT
JURUSITA PENGGANTI PN GARUT

JAMHARI
JURUSITA PENGGANTI PN GARUT

DEDI SUPRIADI, S.H.
JURUSITA  PN GARUT

ASEP SUTISNA
JURUSITA PENGGANTI PN GARUT

FARID RENATTO, S.Kom
PEGAWAI PN GARUT

WIWIK YUNINGSIH, S.H.
PEGAWAI PN GARUT

ANITA IRMADHANI, A.Md
PEGAWAI PN GARUT

ARIF HIDAYAT
PEGAWAI PN GARUT

ANANG SURYANA
PEGAWAI PN GARUT

GWYNUFKE BELVA GUSTHA, S.Sy
PEGAWAI PN GARUT

YULIANTI, A.Md.
CPNS PN GARUT

DARA MAILANI, S.H.
CPNS PN GARUT

AGUS KUSNADI
PPNPN PN GARUT

CEPI MUHAMMAD, A.Md. Kom
PPNPN PN GARUT

ENDANG SOLIH
PPNPN PN GARUT

JAJANG SUPRIADIN
PPNPN PN GARUT

M. ALI AKBAR, SH.
PPNPN PN GARUT

NEULIS SARIPAH, SH.
PPNPN PN GARUT

NOVI NURDIANA
PPNPN PN GARUT

SAID ISWARDANI
PPNPN PN GARUT

WAWAN SUWANDI
PPNPN PN GARUT
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu



Pengadilan Negeri Garut Kelas IB Mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu "A" Excellent dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
Jam Kerja
Role Model dan Agen Perubahan
Maklumat Pelayanan


Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Garut Kelas IB
Nilai SKM & Nilai SPAK


RKAKL
Laporan Realisasi Anggaran
LRA BUA (097542) 
Jan-September Tahun 2021 -  86,853%

LRA BADILUM (099072) 
Jan-September Tahun 2021 -    66,05%

Sosial Media PN Garut
>_
SAKIP

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan serta dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas, maka berikut ini adalah Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Garut :

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
file : 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2. Rencana Strategis (RENSTRA)
file : 2010-2014 | 2015-2019 | 2015-2019 (Baru) | Reviu RENSTRA 2015-2019 ke 1| Reviu RENSTRA 2015-2019 ke 2 | Reviu RENSTRA 2020-2024

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
file : 2010-2014 | 2015-2019 | Reviu IKU 2015-2019 Revisi 2017 | Reviu IKU 2015-2019 Revisi 2018 | Reviu IKU Revisi 2021

4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
file : 2010-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
file : 2010-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
file : 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |2019| 2020

7. Rencana Kerja, Program Kerja, Rencana Aksi Kinerja
file : 2016-2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021


8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
file : 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

9. Perjanjian Kinerja
file : 2017 | 2018 | 2019 |2020 | 2021

10. LHE
file : 2019 | 2020

Link Terkait

Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta

Badilum

Badan Peradilan Umum
Jl. Jend. Ahmad Yani No.58, Jakarta

Badilum

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta

Pengadilan Tinggi Bandung

Pengadilan Tinggi Bandung
Jl. Cimuncang No. 21 D Bandung, Jawa Barat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
JL. RE. Martadinata, No. 54, Bandung

Pemerintah Daerah Kab. Garut

Pemerintah Daerah Kab. Garut
Jl. Pembangunan No. 199, Garut

Kejaksaan Negeri Garut

Kejaksaan Negeri Garut
Jl. Merdeka No. 222, Garut

Polres Garut

Polres Garut
Jl. Raya Suci, Garut

Informasi Pengadilan

Kontak Email : [email protected]
No. Telp : (0262)233042
Fax: (0262)233042
Alamat : Jl. Merdeka No. 123 Garut Jawa Barat
Kode Pos : 44151

Melalui situs ini kami bertekad untuk senantiasa melaksanakan visi dan misi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, profesional, serta memberi kemudahan dalam pemberian informasi dan pelayanan bagi masyarakat dan para pencari keadilan.

Pengunjung Situs
HARI INI : 396 ORANG

KEMARIN : 202 ORANG

MINGGU INI : 794 ORANG

BULAN INI : 16,623 ORANG

TOTAL : 284,528 ORANG
Copyright © 2018. Designed by PN-Garut Beranda BeritaWilayah YuridiksiHubungi Kami