Pengadilan Negeri Garut Kelas IBw3c
Rabu, 20 Oktober 2021. Alih Bahasa :
Website Sedang Dalam Proses Pengembangan
Home STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN HUKUM

STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN HUKUM

Dibuat Oleh : Admin PTIP / Senin, 20 September 2021 / Berita Terbaru


Permohonan Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan
Persyaratan
- Surat Permohonan data perkara dan turunan putusan;
- Membayar PNBP;
Mekanisme dan Prosedur
- Menerima Surat Permohonan Salinan Putusan;
- Menindaklanjuti Surat, mencatat dalam buku Register, mencari data/Berkas di ruang arsip Perkara, fotocopy berkas;
- Memberikan Catatan dan Paraf pada Salinan putusan dan memintakan tanda tangan kepada Panitera;
- Petugas menyerahkan formulir biaya Salinan putusan kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
- Petugas menyerahkan Salinan putusan kepada Pemohon;
Waktu Penyelesaian
- 30 (tiga puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap);
Produk Layanan
- Fotocopy turunan putusan yang sudah ditandatangani oleh Panitera;
Biaya
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Penyerahan Salinan Putusan per lembar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- Leges sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Biaya materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Permohonan Legalisir Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan
Persyaratan
- Putusan Asli;
- Fotocopy Putusan yang akan dilegalisir;
Mekanisme dan Prosedur
- Petugas Menerima Putusan Asli dan Salinan Putusan yang akan dilegalisir;
- Meneliti Berkas yang akan dilegalisir;
- Membubuhkan cap pada fotocopy yang akan dimintakan tandatangan kepada Panitera;
- Petugas menyerahkan Putusan Asli dan Salinan putusan kepada Pemohon setelah ditanda tangani Panitera;
Waktu Penyelesaian
- 15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Fotocopy turunan putusan yang sudah dilegalisir oleh Panitera;
Biaya
- Prodeo / Tidak dipungut biaya

Pendaftaran Penetapan Ijin Kuasa Insidentil
Persyaratan

- Surat Permohonan penetapan Ijin Kuasa Insidentil;
- Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa (hubungan keluarga);
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penerima dan Pemberi Kuasa;
- Dokumen Kependudukan lainnya (Surat Nikah/Akta kelahiran, bila diperlukan);
Mekanisme dan Prosedur
- Petugas menerima Permohonan Penetapan Ijin Kuasa Insidentil dan melihat kelengkapan persyaratan, dan memberikan ceklist;
- Membuat Surat Penetapan Ijin Kuasa Insidentil;
- Memintakan tanda tangan kepada Ketua Pengadilan;
- Mencatat Permohonan Penetapan Kuasa Insidentil kedalam Buku Register Permohonan Penetapan ijin Kuasa Insidentil;
- Petugas menyerahkan formulir biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
- Petugas menyerahkan Penetapan Ijin Kuasa Insidentil yang telah ditanda tangani KPN;
Waktu Penyelesaian
- 25 (dua puluh lima) menit (apabila persyaratan sudah lengkap);
Produk Layanan
- Dokumen Penetapan Ijin Kuasa Insidentil;
Biaya
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019; Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
Persyaratan

- Surat Kuasa Khusus;
- Fotocopy Berita Acara Sumpah Advokat;
- Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat;
- Fotocopy Kartu Identas (KTP/SIM);
- Fotocopy Surat Tugas (Bagi Kuasa dari Instansi);
Mekanisme dan Prosedur
- Petugas menerima Surat Kuasa Khusus dan memeriksa kelengkapan persyaratan dan memberikan ceklist;
- Petugas meregister Surat Kuasa Khusus dan memberikan Nomor dalam Surat Kuasa;
- Petugas memintakan tanda tangan kepada Panitera;
- Petugas menyerahkan formulir biaya pendaaran surat Kuasa Khusus kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
- Petugas menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaarkan;
Waktu Penyelesaian
- 15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Surat Kuasa Khusus yang telah diedarkan;
Biaya
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019; Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Pengaduan/SIWAS MA-RI Melalui Meja Pengaduan
Persyaratan

- Berkas Pengaduan tertulis/elektronik;
Mekanisme dan Prosedur
- Petugas menerima Berkas Pengaduan tertulis/elektronik;
- Petugas mencatat berkas pengaduan pada register Pengaduan;
- Panitera Muda Hukum meneliti Berkas Pengaduan;
- Panitera Muda Hukum Melaporkan kepada Ketua Pengadilan;
- Ketua mengklarifikasikan Pengaduan dan memberikan disposisi ndak lanjut Pengaduan;
- Petugas menindaklanjuti disposisi Ketua Pengadilan;
- Petugas menginput Pengaduan kedalam aplikasi SIWAS;
- Petugas memberikan Nomor PIN kepada Pengadu;
- Petugas mengarsipkan berkas Pengaduan;
Waktu Penyelesaian
- 20 (dua puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap);
Produk Layanan
- Terkirimnya Pengaduan pada aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI;
Biaya
- Tidak dipungut biaya

Permohonan Penelitian/Riset
Persyaratan

- Surat Permohonan dari Pemohon;
- Proposal Penelitian;
Mekanisme dan Prosedur
- Menerima Surat permohonan dari Sub Bagian Umum;
- Menyampaikan kepada Hakim Pembimbing (untuk menentukan waktu pertemuan);
- Melayani/menyediakan data yang dibutuhkan;
- Membuatkan Surat keterangan telah selesai melakukan Penelian/Riset;
- Memintakan tandatangan kepada Panitera;
- Menyerahkan Surat keterangan Riset kepada Pemohon;
Waktu Penyelesaian
- 20 (dua puluh) menit (apabila telah selesai melakukan penelian/riset);
Produk Layanan
- Surat Keterangan telah melakukan penelian/riset;
Biaya
- Tidak dipungut biaya;

Permohonan Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan
Persyaratan

- Surat Permohonan;
- Fotocopy Ijazah terakhir;
- Fotocopy SKCK yang sudah dilegalisir;
- Fotocopy KTP;
- Fotocopy Kartu Keluarga;
- Pas foto Ukuran 4 x 6 sejumlah 2 (dua) lembar;
Mekanisme dan Prosedur
- Pemohon mengisi aplikasi eraterang;
- Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang dan menyerahkan ke Petugas PTSP di sertai dengan persyaratan, Petugas memberikan ceklist;
- Petugas mencetak Surat keterangan dan memintakan tandatangan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- Petugas menyerahkan formulir Biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
- Menyerahkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan kepada Pemohon;
Waktu Penyelesaian
- 10 (sepuluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap);
Produk Layanan
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan;
Biaya
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019; Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Permohonan Surat Keterangan Bebas Pidana
Persyaratan

- Surat Permohonan;
- Fotocopy Ijazah terakhir;
- Fotocopy SKCK yang sudah dilegalisir;
- Fotocopy KTP;
- Fotocopy Kartu Keluarga;
- Pas foto Ukuran 4 x 6 sejumlah 2 (dua) lembar;
Mekanisme dan Prosedur
- Pemohon mengisi aplikasi eraterang;
- Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang dan menyerahkan ke Petugas PTSP disertai dengan persyaratan, Petugas memberikan ceklist;
- Petugas mencetak Surat keterangan dan memintakan tanda tangan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- Petugas menyerahkan formulir Biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
- Menyerahkan Surat Keterangan Bebas Pidana kepada Pemohon;
Waktu Penyelesaian
- 15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Surat Keterangan Bebas Pidana;
Biaya
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019; Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Permohonan Surat Keterangan di pidana karena kealpaan ringan atau alasan politik
Persyaratan

- Surat Permohonan;
- Fotocopy Ijazah terakhir;
- Fotocopy SKCK yang sudah dilegalisir;
- Fotocopy Petikan / salinan Putusan;
- Fotocopy KTP;
- Fotocopy Kartu Keluarga;
- Pas foto Ukuran 4 x 6 sejumlah 2 (dua) lembar;
Mekanisme dan Prosedur
- Pemohon mengisi aplikasi eraterang;
- Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang dan menyerahkan ke Petugas PTSP disertai dengan persyaratan, Petugas memberikan ceklist;
- Petugas mencetak Surat keterangan dan memintakan tanda tangan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- Petugas menyerahkan formulir Biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
- Menyerahkan Surat Keterangan Pernah dipidana karena kealpaan ringan atau alasan politik kepada Pemohon;
Waktu Penyelesaian
- 15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Surat Keterangan Pernah dipidana karena kealpaan ringan atau alasan politik kepada Pemohon;
Biaya
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019; Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Permohonan Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara
Persyaratan

- Surat Permohonan;
- Surat Pernyataan bermeterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Fotocopy SKCK yang sudah dilegalisir;
- Fotocopy Rekening Bank yang dimiliki Pemohon;
- Fotocopy Surat Keterangan dari Bank yang menyatakan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- Fotocopy KTP;
- Pas foto Ukuran 4 x 6 sejumlah 2 (dua) lembar;
Mekanisme dan Prosedur
- Pemohon mengisi aplikasi eraterang;
- Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang dan menyerahkan ke Petugas PTSP disertai dengan persyaratan, Petugas memberikan ceklist;
- Petugas mencetak Surat keterangan dan memintakan tanda tangan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- Petugas menyerahkan formulir Biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
- Menyerahkan Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
Waktu Penyelesaian
- 15 (lima belas) menit (apabila persyaratan sudah lengkap).
Produk Layanan
- Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
Biaya
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019; Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Waarmerking
Persyaratan

- Surat Keterangan waris dari Desa/Kelurahan;
- Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa;
- Surat Keterangan / Akta Kematian pewaris;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penerima dan Pemberi Kuasa;
- Dokumen Kependudukan lainya (Surat Nikah/Akta kelahiran, Kartu Keluarga bila diperlukan);
- Buku rekening, giro, deposito atau surat berharga lainnya yang hendak dipindahbukukan atau dicairkan;
Mekanisme dan Prosedur
- Petugas menerima Permohonan Waarmerking (Legalisasi Akta di bawah tangan) dan melihat kelengkapan persyaratan dan memberikan ceklist;
- Membuat Surat keterangan Ahli Waris;
- Memintakan tanda tangan kepada Ketua Pengadilan;
- Mencatat Permohonan Waarmerking kedalam Buku Register Permohonan Waarmerking;
- Petugas menyerahkan formulir biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
- Petugas menyerahkan Surat Keterangan Waarmerking yang telah ditanda tangani KPN;
Waktu Penyelesaian
- 25 (dua puluh lima) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
Produk Layanan
- Dokumen Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh KPN;
Biaya
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019; Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Berita Terbaru
  • KETUA PENGADILAN NEGERI GARUT KELAS IB MENGHADIRI PENYERAHAN SERTIPIKAT REDISTRIBUSI TANAH TAHUN 2021 PROGRAM REFORMA AGRARIA
    Rabu, 22 September 2021

    Lebih Lanjut
  • PIMPINAN DAN KELUARGA BESAR PENGADILAN NEGERI GARUT MENGUCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES ATAS PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN Dr. H. HERRI SWANTORO SH., MH. SEBAGAI KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
    Rabu, 22 September 2021

    Lebih Lanjut
  • PENGADILAN NEGERI GARUT MENGADAKAN KEGIATAN RAPAT EVALUASI KINERJA BULANAN DAN SOSIALISASI PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE)
    Rabu, 22 September 2021

    Lebih Lanjut
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
Pencarian
Ketua & Wakil Ketua PN Garut

MASHURI EFFENDIE, S.H., M.H.
KETUA


MAHENDRASMARA P, S.H.,M.H.
WAKIL KETUA

Profil PN Garut Kelas IB

MASHURI EFFENDIE, S.H., M.H.
KETUA PN GARUT

MAHENDRASMARA P, S.H.,M.H.
WAKIL KETUA PN GARUT

AYU AMELIA, S.H.,M.H.
HAKIM PN GARUT

FIRLANA TRISNILA, S.H.
HAKIM PN GARUT

NURRAHMI, S.H., M.H.
HAKIM PN GARUT

DEPA INDAH, S.H., M.H.
HAKIM PN GARUT

MARYAM BROO, S.H., M.H.
HAKIM PN GARUT

TRI BAGINDA KAISAR AG, S.H.
HAKIM PN GARUT

AHMAD RENARDHIEN, S.H.
HAKIM PN GARUT

MAHDI, S.H., M.H.
PANITERA PN GARUT

SUDRAJAT, S.E.,M.M.
SEKRETARIS PN GARUT

YETI YUNINGSIH, S.H., M.H.
PANMUD PERDATA PN GARUT

Hj. GIT GIT GARNITA, S.H.
PANMUD PIDANA PN GARUT

IMAN JUNIAWAN, S.H.,M.H.
PANMUD HUKUM PN GARUT

BAMBANG PRAHASTA PN, S.E.
KASUBAG UMUM & KEUANGAN PN GARUT

UCU ABDUL AZIS
KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORTALA PN GARUT

DENI SETIABUDI, S.Kom
KASUBAG PTIP PN GARUT

AAM HERYANA, S.H.
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

IYAR UMIYARSIH, S.H.
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

A T I K A H
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

DAYAT RUHIYAT, S.H.
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

GANJAR RAHARDIANSAH, S.H.
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

EDI JOHAR, S.H.
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

JUJU JUHARA
JURUSITA PN GARUT

RINALDY RAZAK, S.Kom
JURUSITA PN GARUT

ASEP HIDAYAT
JURUSITA PENGGANTI PN GARUT

JAMHARI
JURUSITA PENGGANTI PN GARUT

DEDI SUPRIADI, S.H.
JURUSITA  PN GARUT

ASEP SUTISNA
JURUSITA PENGGANTI PN GARUT

FARID RENATTO, S.Kom
PEGAWAI PN GARUT

WIWIK YUNINGSIH, S.H.
PEGAWAI PN GARUT

ANITA IRMADHANI, A.Md
PEGAWAI PN GARUT

ARIF HIDAYAT
PEGAWAI PN GARUT

ANANG SURYANA
PEGAWAI PN GARUT

GWYNUFKE BELVA GUSTHA, S.Sy
PEGAWAI PN GARUT

YULIANTI, A.Md.
CPNS PN GARUT

DARA MAILANI, S.H.
CPNS PN GARUT

AGUS KUSNADI
PPNPN PN GARUT

CEPI MUHAMMAD, A.Md. Kom
PPNPN PN GARUT

ENDANG SOLIH
PPNPN PN GARUT

JAJANG SUPRIADIN
PPNPN PN GARUT

M. ALI AKBAR, SH.
PPNPN PN GARUT

NEULIS SARIPAH, SH.
PPNPN PN GARUT

NOVI NURDIANA
PPNPN PN GARUT

SAID ISWARDANI
PPNPN PN GARUT

WAWAN SUWANDI
PPNPN PN GARUT
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu



Pengadilan Negeri Garut Kelas IB Mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu "A" Excellent dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
Jam Kerja
Role Model dan Agen Perubahan
Maklumat Pelayanan


Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Garut Kelas IB
Nilai SKM & Nilai SPAK


RKAKL
Laporan Realisasi Anggaran
LRA BUA (097542) 
Jan-September Tahun 2021 -  86,853%

LRA BADILUM (099072) 
Jan-September Tahun 2021 -    66,05%

Sosial Media PN Garut
>_
SAKIP

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan serta dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas, maka berikut ini adalah Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Garut :

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
file : 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2. Rencana Strategis (RENSTRA)
file : 2010-2014 | 2015-2019 | 2015-2019 (Baru) | Reviu RENSTRA 2015-2019 ke 1| Reviu RENSTRA 2015-2019 ke 2 | Reviu RENSTRA 2020-2024

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
file : 2010-2014 | 2015-2019 | Reviu IKU 2015-2019 Revisi 2017 | Reviu IKU 2015-2019 Revisi 2018 | Reviu IKU Revisi 2021

4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
file : 2010-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
file : 2010-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
file : 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |2019| 2020

7. Rencana Kerja, Program Kerja, Rencana Aksi Kinerja
file : 2016-2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021


8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
file : 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

9. Perjanjian Kinerja
file : 2017 | 2018 | 2019 |2020 | 2021

10. LHE
file : 2019 | 2020

Link Terkait

Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta

Badilum

Badan Peradilan Umum
Jl. Jend. Ahmad Yani No.58, Jakarta

Badilum

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta

Pengadilan Tinggi Bandung

Pengadilan Tinggi Bandung
Jl. Cimuncang No. 21 D Bandung, Jawa Barat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
JL. RE. Martadinata, No. 54, Bandung

Pemerintah Daerah Kab. Garut

Pemerintah Daerah Kab. Garut
Jl. Pembangunan No. 199, Garut

Kejaksaan Negeri Garut

Kejaksaan Negeri Garut
Jl. Merdeka No. 222, Garut

Polres Garut

Polres Garut
Jl. Raya Suci, Garut

Informasi Pengadilan

Kontak Email : [email protected]
No. Telp : (0262)233042
Fax: (0262)233042
Alamat : Jl. Merdeka No. 123 Garut Jawa Barat
Kode Pos : 44151

Melalui situs ini kami bertekad untuk senantiasa melaksanakan visi dan misi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, profesional, serta memberi kemudahan dalam pemberian informasi dan pelayanan bagi masyarakat dan para pencari keadilan.

Pengunjung Situs
HARI INI : 328 ORANG

KEMARIN : 202 ORANG

MINGGU INI : 726 ORANG

BULAN INI : 16,555 ORANG

TOTAL : 284,460 ORANG
Copyright © 2018. Designed by PN-Garut Beranda BeritaWilayah YuridiksiHubungi Kami