SOSIALISASI PROSEDUR BARU PENYAMPAIAN LAPORAN KASASI PERKARA PIDANA YANG TERDAKWANYA DALAM STATUS TAHANAN PADA PENGADILAN NEGERI GARUT KELAS IB SECARA VIRTUAL

Acara ini dihadiri secara virtual oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut, Panitera dan Petugas PTSP Bagian Kepaniteraan. Acara dilaksanakan secara sederhana, khidmat dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Panitera MA-RI, pada saat membuka acara sosialisasi menjelaskan bahwa latar belakang kegiatan sosialisasi adalah respon MA sehubungan dengan sering ditemukannya persoalan penanganan perkara yang timbul akibat tidak dipatuhi prosedur penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara yang Terdakwanya berada dalam status tahanan. Panitera MA berharap mulai 1 Januari 2021, seluruh Pengadilan Negeri mematuhi prosedur penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara kasasi pidana yang terdakwanya dalam status tahanan sebagaimana diatur dalam Surat Panitera MA  Mahkamah Agung Nomor  2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020.

Sementara itu Dirjen Badilum, Dr. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H,  meminta seluruh jajaran Pengadilan Negeri mempedomani berbagai aturan yang terkait dengan pengiriman laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara pidana yang telah diatur dalam beberapa SEMA termasuk surat Panitera MA. Menurutnya, Mahkamah Agung memberikan pengaturan yang cukup mengenai hal tersebut melalui penerbitan beberapa Surat Edaran (SEMA), yaitu: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengiriman Berkas Kasasi Pidana yang Terdakwanya Berada dalam Tahanan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Permohonan Penetapan Penahanan oleh Mahkamah Agung bagi Terdakwanya yang Berada dalam Tahanan dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1998 tentang Permohonan Kasasi Perkara  Pidana yang Terdakwanya Berada dalam Tahanan.