Pengadilan Negeri Garut Kelas IBw3c
Tanggal : Selasa, 01 Desember 2020
Home RAPAT BULANAN PENGADILAN NEGERI GARUT PERIODE BULAN FEBRUARI 2020

RAPAT BULANAN PENGADILAN NEGERI GARUT PERIODE BULAN FEBRUARI 2020

Dibuat Oleh : Admin PTIP / Selasa, 11 Februari 2020 / Berita Terbaru


RAPAT BULANAN PENGADILAN NEGERI GARUT PERIODE BULAN FEBRUARI 2020

Garut, Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Garut telah dilaksanakan Rapat Bulanan Pengadilan Negeri Garut Periode Bulan Februari 2020.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Calon Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Para Pegawai dan TKK Pengadilan Negeri Garut.

Adapun rangkuman pembahasan dalam rapat tersebut, sebagai berikut :
  • Kode Etik Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti, hal ini sangat penting sekali sebagaimana tertuang dalam Keputusan KMA Nomor 122 Tahun 2013 tanggal 16 Juni 2013 tentang 6 (enam) sikap Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita
  • Untuk bagian perdata mengenai berkas perkara banding, kasasi dan PK harus dikirim tepat waktu;
  • Untuk bagian pidana, perkara pidana banding harus segera dikirim ke Pengadilan Tinggi;
  • Mengenai perpanjangan penahanan yang masih 10 (sepuluh) hari harus secepatnya diperpanjang;
  • Untuk salinan/petikan putusan agar secepatnya dikirimkan kepada pihak-pihak yang terkait yaitu jaksa penuntut umum, terdakwa dan rutan;
  • Untuk perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi diharapkan untuk disebutkan ancaman pidananya supaya lebih cepat prosesnya;
  • Evaluasi SIPP dilihat pagi ini masih ada yang merah-merah, diantaranya yaitu jadwal sidang, dimohon agar komputer di ruang sidang agar dinyalakan agar selesai sidang panitera pengganti langsung melakukan penundaan di ruang sidang;
  • Pagi ini SIPP kita berada di urutan ke-89 di tingkat nasional, sedangkan untuk wilayah Jawa Barat kita berada di urutan ke-3 dengan point sebesar 867,87.
  • Diharapkan kepada seluruh pegawai untuk membaca tentang Kode Etik ASN, Pedoman dan Perilaku ASN serta Peraturan Perilaku ASN dari Mahkamah Agung;
  • Untuk laporan LHKPN bagi yang wajib lapor belum selesai semuanya, ada yang masih menunggu proses verfikasi dan ada juga yang masih menunggu pendaftaran User ID;
  • Sasaran Kerja untuk Para Hakim, Panitera dan Sekretaris sudah kembali dari Pengadilan Tinggi tinggal proses penyecanan dan upload di aplikasi SIKEP;
  • Mengenai absensi terdapat kendala karena mesin finger print mengalami gagal absen untuk beberapa orang pegawai;
  • Untuk data SIKEP semuanya belum lengkap karena masih ada beberapa kendala, diharapkan untuk segera dilengkapi karena menjadi salah satu syarat utama Akreditasi;
  • Untuk pegawai yang belum mempunyai KARIS atau KARSU bisa menghubungi bagian kepegawaian, dan yang sudah punya untuk menyerahkan salinannya ke bagian kepegawaian;
  • Untuk pelaporan di bagian PTIP sudah dikirimkan, dan telah diadakan rapat untuk penyusunan Renstra Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2020;
  • Mengenai jadwal sidang tidak bisa lagi ditampilkan karena layarnya rusak dan sampai sekarang belum ada gantinya karena kemarin baru saja mengganti cctv;
  • Untuk laporan tahunan bagian keuangan masih terus berjalan;
  • Untuk realisasi anggaran DIPA BUA (01) baru mencapai sekitar 5% saja, sedangkan untuk realisasi anggaran DIPA Badilum (03) belum ada karena masih ada kendala.
  • Dalam apel pertama di tahun 2020 telah ditegaskan tentang penegakan disiplin sesuai dengan Perma nomor 7 dan nomor 8, selama tahun 2019 sudah cukup pembinaan, sekarang saatnya untuk menerapkan penindakan dengan pemeriksaan (BAP);
  • Dalam acara launcing persidangan modern berbasis tenologi informasi, KPT menyampaikan agar setiap pembacaan putusan jangan dibacakan dulu kalau putusannya belum siap, dan untuk petikan putusannya segera diberikan saat itu juga;
  • Untuk bagian kepaniteraan pidana agar petikan putusan dan lain-lain jangan lagi dititipkan kepada jaksa atau orang kejaksaan, tetapi langsung bawa sendiri ke kejaksaan dan rutan, jangan lupa untuk membawa buku ekspedisi minta ditanda tangan sebagai bukti bahwa kita sudah mengirimkannya;     
  • Kepada Hakim agar penahanan yang kurang dari 10 (sepuluh) hari agar segera diperpanjang saja dan pada hari ke-11 harus sudah sampai ke rutan;



 
  • IMG_0396
    IMG_0396
  • IMG_0401
    IMG_0401
  • IMG_0403
    IMG_0403
  • IMG_0408
    IMG_0408
  • IMG_0414
    IMG_0414
  • IMG_0417
    IMG_0417
  • IMG_0419
    IMG_0419
  • IMG_0425
    IMG_0425
  • IMG_0437
    IMG_0437

Berita Terbaru
  • RAPAT KESEKRETARIATAN PERSIAPAN ASESMEN SURVEILAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM) OLEH TIM APM PENGADILAN TINGGI BANDUNG PADA PENGADILAN NEGERI GARUT
    Rabu, 04 November 2020

    Lebih Lanjut
  • RAPAT PERSIAPAN ASESMEN SURVEILAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM) OLEH TIM APM PENGADILAN TINGGI BANDUNG PADA PENGADILAN NEGERI GARUT KELAS IB
    Senin, 02 November 2020

    Lebih Lanjut
  • KUNJUNGAN KERJA KETUA KOMISI YUDISIAL PADA PENGADILAN NEGERI GARUT KELAS IB
    Senin, 19 Oktober 2020

    Lebih Lanjut
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
Pencarian
RKAKL
Laporan LRA
LRA BUA(097542) 
Jan-Okt Tahun 2020 -  79,46%

LRA BADILUM(099072) 
Jan-Okt Tahun 2020 -    65,52%

Informasi Pengadilan

Kontak Email : [email protected]
No. Telp : (0262)233042
Fax: (0262)233042
Alamat : Jl. Merdeka No. 123 Garut Jawa Barat
Kode Pos : 44151

Melalui situs ini kami bertekad untuk senantiasa melaksanakan visi dan misi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, profesional, serta memberi kemudahan dalam pemberian informasi dan pelayanan bagi masyarakat dan para pencari keadilan.

Link Terkait

Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara NO.9-13 Jakarta

Pengadilan Tinggi Bandung

Pengadilan Tinggi Bandung
Jl. Cimuncang No. 21 D Bandung, Jawa Barat

Kejaksaan Negeri Garut

Kejaksaan Negeri Garut
Jl. Merdeka No. 222, Garut

Pemerintah Daerah Kab. Garut

Pemerintah Daerah Kab. Garut
Jl. Pembangunan No. 199, Garut

Polda Jawa Barat

Polda Jawa Barat
JL. Soekarno Hatta, No. 748 Cipadung kulon, Bandung, Jawa Barat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
JL. RE. Martadinata, No. 54, Indonesia

Badilum

Badilum
Gedung Bersama Satu Atap Mahkamah Agung RI, JL. Ahmad Yani, Kavling 58, Indonesia

JDIH Mahkamah Agung RI

JDIH Mahkamah Agung RI
Jl. Jend. Sudirman, 20 Ilir IV, Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Standar Operasional Prosedur
SAKIP

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan serta dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas, maka berikut ini adalah Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Garut :

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
file : 2017 | 2018 | 2019

2. Rencana Strategis (RENSTRA)
file : 2010-2014 | 2015-2019 | 2015-2019 (Baru) | Reviu RENSTRA 2015-2019 ke 1| Reviu RENSTRA 2015-2019 ke 2

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
file : 2010-2014 | 2015-2019 | Reviu IKU 2015-2019 Revisi 2017 | Reviu IKU 2015-2019 Revisi 2018

4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
file : 2010-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
file : 2010-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
file : 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |2019

7. Rencana Kerja dan Program Kerja (RENJA)
file : 2016-2017 | 2018 | 2019 | 2020


8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
file : 2016 | 2017 | 2018 | 2019

9. Perjanjian Kinerja
file : 2017 | 2018 | 2019 |2020

Pengunjung Situs
HARI INI : 257 ORANG

KEMARIN : 281 ORANG

MINGGU INI : 538 ORANG

BULAN INI : 257 ORANG

TOTAL : 182,107 ORANG
Copyright © 2018. Designed by PN-Garut Beranda BeritaWilayah YuridiksiHubungi Kami