PROSES PERMOHONAN PENYITAAN

1. Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita berada, berwenang untuk memberikan izin / persetujuan penyitaan atas permohonan penyidik.


2. Apabila perkara tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri di tempat terjadinya tindak pidana, maka yang berwenang memberi izin penyitaan adalah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, sedangkan Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita itu berada, hanya "Mengetahui".


3. Apabila dalam persidangan Hakim memandang perlu dilakukan penyitaan atas suatu barang, maka perintah Hakim untuk melakukan penyitaan ditujukan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum.


4. Ketentuan mengenai penyitaan, yang terdapat dalam KUHAP berlaku pula untuk tindak pidana khusus (misalnya tindak pidana korupsi) sepanjang tidak diatur lain.

Sumber: - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 53-54.

• 
  MENGIKUTI KEGIATAN PURNA BHAKTI KETUA KAMAR TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SECARA DARING PADA PENGADILAN NEGERI GARUT KELAS 1B
  Jumat, 30 September 2022
  
  
  Lebih Lanjut
• 
  MENGIKUTI PEMBINAAN OLEH DITJEN BADILUM PENGUATAN INTEGRITAS HAKIM DAN APARATUR PERADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM SECARA DARING PADA PENGADILAN NEGERI GARUT KELAS 1B
  Jumat, 30 September 2022
  
  
  Lebih Lanjut
• 
  MENGIKUTI ZOOM SOSIALISASI JARINGAN DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA PADA PENGADILAN NEGERI GARUT KELAS 1B
  Kamis, 29 September 2022
  
  
  Lebih Lanjut