POSBAKUM

Dapatkan Layanan Hukum Bebas Biaya !

Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

Gunakan hak anda,mamfaatkan POSBAKUM DI PENGADILAN NEGERI!

Dapatkan layanan-layanannya (PERMA NO.1 Tahun 2014 Pasal 25)

1. Pemberian informasi ,konsultasi,atau advis hukum.
2. bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
3. penyedian informasi daftar organisasi bantuan hukum.

 

Pemberian Layanan Hukum di posbakum pengadilan(perma no.1 tahun 2014 pasal 32)

1. mengisi formulir dan memberikan persaratan sebagaimana pasal 22 ayat (2) PERMA no 1 tahun 2014.


2. apabila penerima layanan posbakum pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara maka petugas posbakum pengadilan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada ketua pengadilan.


3. Apabila penerima layanan posbakum pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan petugas memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum dan daftar organisasi bantuan hukum .

Silahkan klik untuk download :

Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

PERMA 1 2014 PERUBAHAN

Kontak Email : [email protected]
No. Telp : (0262)233042
Fax: (0262)233042
Alamat : Jl. Merdeka No. 123 Garut Jawa Barat
Kode Pos : 44151

Melalui situs ini kami bertekad untuk senantiasa melaksanakan visi dan misi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, profesional, serta memberi kemudahan dalam pemberian informasi dan pelayanan bagi masyarakat dan para pencari keadilan.

Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara NO.9-13 Jakarta

Pengadilan Tinggi Bandung
Jl. Cimuncang No. 21 D Bandung, Jawa Barat

Kejaksaan Negeri Garut
Jl. Merdeka No. 222, Garut

Pemerintah Daerah Kab. Garut
Jl. Pembangunan No. 199, Garut

Polda Jawa Barat
JL. Soekarno Hatta, No. 748 Cipadung kulon, Bandung, Jawa Barat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
JL. RE. Martadinata, No. 54, Indonesia

Badilum
Gedung Bersama Satu Atap Mahkamah Agung RI, JL. Ahmad Yani, Kavling 58, Indonesia

JDIH Mahkamah Agung RI
Jl. Jend. Sudirman, 20 Ilir IV, Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan serta dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas, maka berikut ini adalah Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Garut :

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
file : 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2. Rencana Strategis (RENSTRA)
file : 2010-2014 | 2015-2019 | 2015-2019 (Baru) | Reviu RENSTRA 2015-2019 ke 1| Reviu RENSTRA 2015-2019 ke 2 | Reviu RENSTRA 2020-2024

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
file : 2010-2014 | 2015-2019 | Reviu IKU 2015-2019 Revisi 2017 | Reviu IKU 2015-2019 Revisi 2018 | Reviu IKU Revisi 2021

4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
file : 2010-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
file : 2010-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
file : 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |2019| 2020

7. Rencana Kerja, Program Kerja, Rencana Aksi Kinerja
file : 2016-2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
file : 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

9. Perjanjian Kinerja
file : 2017 | 2018 | 2019 |2020 | 2021

10. LHE
file : 2019 | 2020