Pengadilan Negeri Garut Kelas IBw3c
Selasa, 30 November 2021. Alih Bahasa :
Website Sedang Dalam Proses Pengembangan
Home PERATURAN DAN KEBIJAKAN POSBAKUM

PERATURAN DAN KEBIJAKAN POSBAKUM

Dibuat Oleh : Admin PTIP / Selasa, 08 Maret 2016 / PN Garut

Digantinya SEMA 10/2010 dengan Perma 1/2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sejumlah hal. Misalnya dalam hal mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau bisa disebut dengan perkara prodeo.

Mengacu kepada SEMA 10/2010, masyarakat yang ingin berperkara secara prodeo pertama-tama harus mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa, lurah, atau pejabat yang setingkat dengan itu. Masyarakat juga bisa membawa Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau sejenisnya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

Berikutnya, dokumen itu diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan/permohonan di pengadilan saat mendaftarkan perkara. Setelah itu, majelis hakim yang menangani perkara tersebut membuat putusan sela untuk memutuskan apakah permohonan berperkara secara prodeo itu dikabulkan atau tidak.

Jika permohonan itu dikabulkan, maka proses berperkara secara prodeo dilanjutkan hingga perkara diputus. Namun jika permohonan itu tidak dikabulkan, maka penggugat/pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela. Bila tidak dipenuhi, gugatan/permohonan tersebut akan dircoret dari daftar perkara.

Sementara itu, mengacu kepada Perma 1/2014, mekanisme pembebasan biaya perkara lebih sederhana. Masyarakat yang ingin berperkara secara cuma-cuma tetap diharuskan membawa SKTM atau Jamksesmas atau dokumen lain untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, lalu mendaftarkan gugatan/permohonannya ke pengadilan. Tapi ia tidak harus terlebih dahulu mengikuti sidang dan menunggu putusan sela untuk mengetahui apakah permohonannya untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara dikabulkan atau tidak.

Permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera/sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan panitera/sekretaris itu diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Namun jika permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.

  1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

  2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

Berita Terbaru
  • BIMBINGAN TEKNIS E-COURT DAN EKSEKUSI.
    Senin, 22 November 2021

    Lebih Lanjut
  • KEGIATAN COFFE MORNING DALAM RANGKA SILAHTURAHMI CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DI KANTOR POLRES GARUT
    Senin, 22 November 2021

    Lebih Lanjut
  • PERKENALAN DAN RAMAH TAMAH KETUA PENGADILAN NEGERI GARUT BAPAK HARRIS TEWA, S.H.,M.H.
    Selasa, 16 November 2021

    Lebih Lanjut
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
Pencarian
Ketua & Wakil Ketua PN Garut

HARRIS TEWA, S.H., M.H.
KETUA


MAHENDRASMARA P, S.H.,M.H.
WAKIL KETUA

Profil PN Garut Kelas IB

HARRIS TEWA, S.H., M.H.
KETUA PN GARUT

MAHENDRASMARA P, S.H.,M.H.
WAKIL KETUA PN GARUT

SANDI MUHAMMAD A, S.H.,M.H.
HAKIM PN GARUT

FIRLANA TRISNILA, S.H.
HAKIM PN GARUT

NURRAHMI, S.H., M.H.
HAKIM PN GARUT

MARYAM BROO, S.H., M.H.
HAKIM PN GARUT

TRI BAGINDA KAISAR AG, S.H.
HAKIM PN GARUT

AHMAD RENARDHIEN, S.H.
HAKIM PN GARUT

MAHDI, S.H., M.H.
PANITERA PN GARUT

SUDRAJAT, S.E.,M.M.
SEKRETARIS PN GARUT

YETI YUNINGSIH, S.H., M.H.
PANMUD PERDATA PN GARUT

Hj. GIT GIT GARNITA, S.H.
PANMUD PIDANA PN GARUT

IMAN JUNIAWAN, S.H.,M.H.
PANMUD HUKUM PN GARUT

BAMBANG PRAHASTA PN, S.E.
KASUBAG UMUM & KEUANGAN PN GARUT

UCU ABDUL AZIS
KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORTALA PN GARUT

DENI SETIABUDI, S.Kom
KASUBAG PTIP PN GARUT

AAM HERYANA, S.H.
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

IYAR UMIYARSIH, S.H.
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

A T I K A H
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

DAYAT RUHIYAT, S.H.
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

GANJAR RAHARDIANSAH, S.H.
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

EDI JOHAR, S.H.
PANITERA PENGGANTI PN GARUT

JUJU JUHARA
JURUSITA PN GARUT

RINALDY RAZAK, S.Kom
JURUSITA PN GARUT

ASEP HIDAYAT
JURUSITA PENGGANTI PN GARUT

JAMHARI
JURUSITA PENGGANTI PN GARUT

DEDI SUPRIADI, S.H.
JURUSITA  PN GARUT

ASEP SUTISNA
JURUSITA PENGGANTI PN GARUT

FARID RENATTO, S.Kom
PEGAWAI PN GARUT

WIWIK YUNINGSIH, S.H.
PEGAWAI PN GARUT

ANITA IRMADHANI, A.Md
PEGAWAI PN GARUT

ARIF HIDAYAT
PEGAWAI PN GARUT

ANANG SURYANA
PEGAWAI PN GARUT

GWYNUFKE BELVA GUSTHA, S.Sy
PEGAWAI PN GARUT

YULIANTI, A.Md.
CPNS PN GARUT

DARA MAILANI, S.H.
CPNS PN GARUT

AGUS KUSNADI
PPNPN PN GARUT

CEPI MUHAMMAD, A.Md. Kom
PPNPN PN GARUT

ENDANG SOLIH
PPNPN PN GARUT

JAJANG SUPRIADIN
PPNPN PN GARUT

M. ALI AKBAR, SH.
PPNPN PN GARUT

NEULIS SARIPAH, SH.
PPNPN PN GARUT

NOVI NURDIANA
PPNPN PN GARUT

SAID ISWARDANI
PPNPN PN GARUT

WAWAN SUWANDI
PPNPN PN GARUT
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu



Pengadilan Negeri Garut Kelas IB Mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu "A" Excellent dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
Jam Kerja
Role Model dan Agen Perubahan
Maklumat Pelayanan


Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Garut Kelas IB
Nilai SKM & Nilai SPAK


RKAKL
Laporan Realisasi Anggaran
LRA BUA (097542) 
Jan-Oktober Tahun 2021 -  87,99%

LRA BADILUM (099072) 
Jan-Oktober Tahun 2021 -   77,18%

Sosial Media PN Garut
>_
SAKIP

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan serta dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas, maka berikut ini adalah Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Garut :

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
file : 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2. Rencana Strategis (RENSTRA)
file : 2010-2014 | 2015-2019 | 2015-2019 (Baru) | Reviu RENSTRA 2015-2019 ke 1| Reviu RENSTRA 2015-2019 ke 2 | Reviu RENSTRA 2020-2024

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
file : 2010-2014 | 2015-2019 | Reviu IKU 2015-2019 Revisi 2017 | Reviu IKU 2015-2019 Revisi 2018 | Reviu IKU Revisi 2021

4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
file : 2010-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
file : 2010-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
file : 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |2019| 2020

7. Rencana Kerja, Program Kerja, Rencana Aksi Kinerja
file : 2016-2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021


8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
file : 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

9. Perjanjian Kinerja
file : 2017 | 2018 | 2019 |2020 | 2021

10. LHE
file : 2019 | 2020

Link Terkait

Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta

Badilum

Badan Peradilan Umum
Jl. Jend. Ahmad Yani No.58, Jakarta

Badilum

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta

Pengadilan Tinggi Bandung

Pengadilan Tinggi Bandung
Jl. Cimuncang No. 21 D Bandung, Jawa Barat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
JL. RE. Martadinata, No. 54, Bandung

Pemerintah Daerah Kab. Garut

Pemerintah Daerah Kab. Garut
Jl. Pembangunan No. 199, Garut

Kejaksaan Negeri Garut

Kejaksaan Negeri Garut
Jl. Merdeka No. 222, Garut

Polres Garut

Polres Garut
Jl. Raya Suci, Garut

Informasi Pengadilan

Kontak Email : [email protected]
No. Telp : (0262)233042
Fax: (0262)233042
Alamat : Jl. Merdeka No. 123 Garut Jawa Barat
Kode Pos : 44151

Melalui situs ini kami bertekad untuk senantiasa melaksanakan visi dan misi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, profesional, serta memberi kemudahan dalam pemberian informasi dan pelayanan bagi masyarakat dan para pencari keadilan.

Pengunjung Situs
HARI INI : 4,016 ORANG

KEMARIN : 3,497 ORANG

MINGGU INI : 7,513 ORANG

BULAN INI : 24,490 ORANG

TOTAL : 24,490 ORANG
Copyright © 2018. Designed by PN-Garut Beranda BeritaWilayah YuridiksiHubungi Kami