HomePENGUMUMAN PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN LEMBAGAPEMBERI POS BANTUAN HUKUM(POSBAKUM)PADA PENGADILAN NEGERI GARUT KELAS IB
PENGUMUMAN PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN LEMBAGAPEMBERI POS BANTUAN HUKUM(POSBAKUM)PADA PENGADILAN NEGERI GARUT KELAS IB
Dibuat Oleh : Admin PTIP / Kamis, 19 Desember 2019 / Berita Terbaru
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti PERMA Nomor I Tahun 2014, tanggal 19 Januari 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi orang yang tidak mampu di Pengadilan, serta Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Garut Kelas IB Nomor: W11-U8/1686/KP.01.10/12/2019, tanggal 19 Desember 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Garut Kelas IB, maka kami membuka pendaftaran dan penerimaan Lembaga Pemberi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Garut Kelas IB yang akan di laksanakan pada jam kerja terhitung mulai :
Hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 s/d Hari Kamis tanggal 10 Januari 2020, Dengan memenuhi Kelengkapan Persyaratan Sebagai Berikut :
1. Permohonan sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum
2. Foto copy Akta Pendirian Lembaga Bantuan Hukum
3. Foto copy Pengesahan Lembaga Bantuan Hukum
4. Foto copy NPWP Lembaga Bantuan Hukum
5. Foto copy Sertifikai Akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI
6. Daftar Petugas Pemberi Layanan Bantuan Hukum
7. Advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang berwenang
Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Kontak Email : [email protected] No. Telp : (0262)233042 Fax: (0262)233042 Alamat : Jl. Merdeka No. 123 Garut Jawa Barat Kode Pos : 44151
Melalui situs ini kami bertekad untuk senantiasa melaksanakan visi dan misi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, profesional, serta memberi kemudahan dalam pemberian informasi dan pelayanan bagi masyarakat dan para pencari keadilan.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan serta dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas, maka berikut ini adalah Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Garut :
1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
file : 2017 | 2018
