Dibuat Oleh : Admin PTIP / Selasa, 08 Maret 2016 / PN Garut
Pengawasan terhadap penyelenggara Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara efektif dan transparan sesuai azas tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2014.
Panitera Pengadilan Negeri membuat buku register khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa Pembebasan Biaya Perkara dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
Panitera Pengadilan Negeri melakukan pengawasan berkala terhadap jalannya kegiatan Posbakum Pengadilan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan;
Petugas Posbakum Pengadilan Negeri mengisi buku Register khusus yang disediakan Pengadilan mengenai penyelenggaraan Posbakum Pengadilan Negeri yang dilaporkan melalui Panitera;
Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan, kemudian melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu;
Untuk kepentingan peningkatan penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, Pengadilan Negeri dapat memberikan bimbingan teknis kepada petugas posbakum Pengadilan Negeri dan/atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan.
Berita Terbaru
MENGIKUTI KEGIATAN PURNA BHAKTI KETUA KAMAR TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SECARA DARING PADA PENGADILAN NEGERI GARUT KELAS 1B Jumat, 30 September 2022
MENGIKUTI PEMBINAAN OLEH DITJEN BADILUM PENGUATAN INTEGRITAS HAKIM DAN APARATUR PERADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM SECARA DARING PADA PENGADILAN NEGERI GARUT KELAS 1B Jumat, 30 September 2022
MENGIKUTI ZOOM SOSIALISASI JARINGAN DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA PADA PENGADILAN NEGERI GARUT KELAS 1B Kamis, 29 September 2022
Pengadilan Negeri Garut Kelas IB Mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu "A" Excellent dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
Jam Kerja
Role Model
ROLE MODEL
HARRIS TEWA, S.H.,M.H. KPN Garut Periode Juli-Desember 2022
Agen Perubahan
AGEN PERUBAHAN
YULIANTI, A.Md. PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA Periode Juli-Desember 2022
AGEN PERUBAHAN
DARA MAILANI, S.H.
ANALIS PERKARA PERADILAN Periode Juli-Desember 2022
Maklumat Pelayanan
Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Garut Kelas IB
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan serta dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas, maka berikut ini adalah Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Garut :
1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
file : 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Kontak Email : [email protected] No. Telp : (0262)233042 Fax: (0262)233042 Alamat : Jl. Merdeka No. 123 Garut Jawa Barat Kode Pos : 44151
Melalui situs ini kami bertekad untuk senantiasa melaksanakan visi dan misi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, profesional, serta memberi kemudahan dalam pemberian informasi dan pelayanan bagi masyarakat dan para pencari keadilan.
SIMAGAR
SIMAGAR
Pengunjung Situs
HARI INI : 182 ORANG KEMARIN : 211 ORANG MINGGU INI : 1,122 ORANG BULAN INI : 182 ORANG TOTAL : 265,612 ORANG
